DPRD Jember akhirnya berhasil memperjuangkan aspirasi kenaikan insentif guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT)

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa DPRD Jember akhirnya berhasil memperjuangkan aspirasi kenaikan insentif guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT). Kepastian kenaikan insentif tersebut setelah ditandatanganinya kesepakatan antara Pimpinan DPRD Jember dengan Bupati Jember.

Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan di s kafe Excelso Rabu malam (21/2/2018). Proses penandatangan ini disaksikan banyak pihak seperti Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Mitahul Ulum, Kabiro Hukum Pemprov jatim, Forkopimda Jember dan para pejabat lainnya.

Menurut Ayub Junaidi, disepakatinya penambahan honor atau insentif untuk GTT-PTT ini merupakan kemenangan dari GTT-PTT yang tidak kenal memperjuangkannya.

“Alhamdulillah tadi malam saya mewakili Pimpinan DPRD Jember menandatangani kesepakatan bersama dengan Bupati Faida terkait penambahan insentif untuk teman-teman GTT-PTT,” ujar Ayub.

Menurut legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini tambahan honor GTT-PTT nilainya lebih tinggi dari pada insentif Provinsi Jatim. Dia mengakui,jika awalnya menginginkan sama dengan UMK besarannya, namun mengingat ketersedian anggaran akhirnya disepakati insentif tertinggi sebesra  Rp1,4 juta.

“Untuk teknis pengaturan jumlah yang akan diterima masing-masing GTT-PTT disesuaikan dengan masa kerjanya. Jumlah insentif tertinggi ya itu sebesar Rp1,4. Sedangkan jumlah penerimanya nanti berdasarkan data yang dimiliki PGRI dan Dinas Pendidikan disandingkan sebagai pembanding,”lanjut Ayub Junaidi.

Ayub juga berpesan dengan penambahan insentif ini GTT-PTT makin giat dan semangat untuk mendidik anak-anak bangsa. Tambahan insentif tersebut, menurutnya akan dianggarkan pada APBD tahun 2018 ini.

“Ya saya berharap dengan penambahan ini GTT-PTT makin sejahtera dan semakin semangat mencerdaskan murid-muridnya,”pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Suara Indonesia.
Share:

Ribuan GTT/PTT Ponorogo Harapkan SK Bupati Pengangkatan Honorer

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa harapan 3.000 Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Ponorogo yang menginginkan Surat Keputusan (SK) Bupati demi pengakuan, sepertinya harus lebih bersabar dulu.

Dengan adanya SK tersebut, GTT/PTT bisa memiliki legalitas dari Pemkab Ponorogo. Meski dalam SK tersebut juga dijelaskan bahwa GTT/PTT tidak menuntut apapun termasuk gaji maupun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasalnya, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni menuturkan dirinya tidak bisa serta merta mengeluarkan SK untuk GTT dan PTT karena terganjal dengan PP No 48/2005 tentang larangan daerah mengangkat tenaga honorer.

"Karena ada aturannya yang melarang itu (penerbitan SK/SPT untuk GTT/PTT)," tutur Ipong saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (22/2/2018).

Menurutnya, pelarangan pemberian SK terkait konsekuensi pembiayaan GTT/PTT oleh daerah. "Tapi kami akan bantu melalui dana bantuan sosial (bansos), meski tidak bisa berturut-turut," jelasnya.

Menanggapi permasalahan ini, Wakil Ketua Komisi A DPRD, Mursid Hidajat menambahkan memang sempat muncul masalah mengenai adanya peraturan pemerintah (PP) No 48/2005 tentang larangan daerah mengangkat tenaga honorer.

Sehingga pemberian legalitas kepada mereka dirasa sulit sebab bertentangan dengan PP tersebut. Namun, menurut Mursid hal itu bukan merupakan ganjalan. Sebab masih ada Uu No 14/2005 tentang guru dan dosen yang bisa dijadikan landasan.

"Intinya pemberian legalitas itu tidak menyalahi aturan karena didasarkan pada kebutuhan," ujarnya.

Dengan begitu, bupati bisa memberikan pengakuan terhadap keberadaan GTT/PTT itu melalui SK, surat perintah tugas (SPT) atau apapun. Seperti yang sudah dilakukan di daerah Bojonegoro dan juga Probolinggo. Untuk meyakinkan, pihak pemkab bisa mencantumkan pernyataan dalam SK, SPT atau sebagainya di mana ke depan GTT/PTT tidak akan menuntut gaji atau diangkat menjadi ASN.

"Jadi ada diktum yang menyatakan bahwa beban daripada SK itu dibebankan kepada APBN melalui BOS. Intinya di situ," tegasnya.

Sementara Ketua Forum GTT/PTT TK dan SD se-Ponorogo, Dwi Wahyu Nugroho menambahkan jika benar nanti bisa diterbitkan SK atau Surat Perintah Tugas (SPT), dia berharap tidak ada filter. Sehingga semua GTT/PTT baik yang baru maupun lama diakui keberadaannya oleh pemerintah melalui surat tersebut.

"Namun, jika pemkab memberikan filter menurutnya juga tidak masalah. Mengingat jumlah GTT/PTT di Ponorogo yang mencapai hampir 3.000 orang," pungkasnya. 

Berita ini bersumber dari Detik.
Share:

Pencairan subsidi gaji GTT dan PTT SMA/SMK negeri dari Pemprov Jatim kini sedang dikebut.

Sahabat pembaca Info Honorer 2018, sudah tahukah anda bahwa Pencairan subsidi gaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/SMK negeri dari Pemprov Jatim kini sedang dikebut.

Pasalnya pencairan belum diterima sekolah dari rencana bulan Februari 2018.

Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan Dindik Jatim, Suhartatik mengakui proses pencairan gaji terus dikebut. Meskipun terjadi keterlambatan, nilai subsidi yang akan diberikan akan tetap sama.

Yaitu mulai bulan Januari dengan besaran Rp 750 ribu per bulan. Jumlah tersebut termasuk juga untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT).

“Bulan Januari akan tetap dicairkan. Agak lama karena memang proses verifikasi membutuhkan waktu panjang,” tutur dia.

Jumlah GTT-PTT SMA/SMK dan PKLK di Jatim saat ini yang harus diverifikasi mencapai 21.754 orang. Secara rinci, GTT terdapat 11.962 orang dan PTT 8.557 orang.

“Kami memang memilih hanya 4 ribu GTT dan 4 ribu PTT. Tetapi data yang diseleksi dari semua jumlah GTT-PTT yang mencapai 21 ribu lebih,” imbuh dia.

Kesan lama dalam verifikasi menurutnya karena pihaknya harus sangat hati-hati dalam kroscek persyaratan pencairan subsidi. Sebab, terdapat sejumlah ketentuan yang tidak bisa diabaikan. Di antaranya untuk PTT minimal memiliki ijazah SMP. Sementara GTT minimal ijazahnya S1.

“Tapi ada juga yang dipaksakan untuk masuk. Sehingga PTT yang ijazahnya SD juga diajukan. GTT juga begitu, ijazah D3 dipaksa ikut seleksi. Yang seperti ini kan kita harus selektif,” pungkas Suhartatik.

Berita ini bersumber dari Surya.
Share:

Airin tunggu aturan Pemerintah tentukan nasib Pegawai Honorer Tangsel

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany belum bersikap, soal wacana pengangkatan guru honorer menjadi ASN di wilayahnya. Dia mengaku masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) soal aturan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (P3K).

"Kita tunggu regulasinya, sebetulnya ada dua hal yg mengatur PP3K atau Pegawai Tidak Tetap (PTT/ honorer). kan sudah lama juga tinggal PP saja. Undang undangnya jelas di UU kepegawaian ada ASN ada pegawai tidak tetap, nah PTT ini ada PP-nya PP-nya belum selesai, lagi digodok dikementerian sehingga itu menjadi dasar dan regulasi kita untuk menentukan seperti apa kedepannya," ucap dia, Sabtu (10/2/2018) di Tangerang Selatan.

Pernyataan Airin ini disampaikan menyusul pernyataan wakil presiden Jusuf Kalla, yang akan mengangkat puluhan ribu guru honorer menjadi ASN.

Airin berpendapat, status pegawai, tak lantas membuat kinerja pegawai itu melemah. Dia justru menginginkan setiap pegawai baik ASN maupun PTT bisa bekerja secara profesional.

"Kalau menurut saya pegawai itu harus profesional, apakah menjadi pegawai tetap atau tidak tetap, harus tetap profesional dalam arti mereka bekerja," tandas dia.

Meski saat ini, pihak Pemkot Tangsel mengaku, tengah merumuskan satu formulasi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi PTT dilingkup Pemkot Tangsel. Yaitu dengan pemberian hal berbasis kinerja pegawai honorer ini.

"Tentu ada hak dan kewajiban yang seimbang. Manakala mereka bekerja walaupun PTT, tapi bebannya tinggi maka harus memperoleh hak lebih, dibanding PTT yang pekerjaannya biasa-biasa saja. Ini yang coba kita lakukan di Tangsel," ucap Airin. 

Berita ini bersumber dari Merdeka.
Share:

Gaji Guru Honorer di Kota Tanggerang Selatan Naik 2 Kali Lipat

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa honor guru tidak tetap di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) cair per 1 Februari 2018 kemarin. Untuk tahun ini, diketahui ada kenaikan jumlah honor yang diterima para ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ ini.

“Sebelumnya Rp1 juta,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangerang Selatan, Taryono.

Untuk tahun ini, guru honorer dengan latar belakang pendidikan S1 mendapat gaji Rp2.450.000. Sedangkan mereka yang berijazah terakhir S2 mendapat honor Rp2.550.000.

“Kami berharap dengan kenaikan honor yang signifikan agar nenjadi motivasi GTT (Guru tidak tetap) untuk meningkatkan kinerja, meningkatnya layanan pendidikan di Tangerang Selatan,” Taryono menambahkan.


Diberitakan, para guru tidak tetap alias guru honorer di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bisa bernafas agak lega. Ini setelah honor mereka untuk bulan Januari 2018 dicairkan pada 1 Februari silam.

Honor untuk 1.705 guru honorer ini senilai Rp4 miliar lebih. Honor ini diperuntukan bagi guru honorer PAUD Pembina, sekolah dasar serta sekolah menengah pertama (SMP).

“Ini bukti perhatian Walikota terhadap kesejahteraan guru tidak tetap (honorer) yang ada di sekolah negeri di wilayah Kota Tangerang Selatan,” kata Taryono.

Berita ini bersumber dari Palapanews.
Share:

Ketua PGRI: GTT Penyelamat bagi Sekolah Kekurangan Guru

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa kekurangan guru yang terjadi di Bojonegoro memang cukup banyak jumlahnya. Meskipun begitu keberadaan Guru Tidak Tetap (GTT) saat ini seakan bisa dikatakan sebagai penyelamat bagi sekolah yang mengalami kekurangan guru.
Hal itu disampaikan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bojonegoro, Ali Fatikin. Dirinya mengungkapkan memang ini kondisi nyata bahwa GTT di Bojonegoro sangat luar biasa dibutuhkan dan bahkan kalaupun tidak ada GTT, sekolah yang kekurangan guru tidak bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik.

"Padahal GTT saat ini menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan KBM di sekolah," tambah Ali kepada blokBojonegoro.com

Lanjut Ali Fatikin, namun sangat ironis Keberadaan GTT, nasib kesejahteraan di bawah kata layak, bahkan ada juga GTT yang tiap bulannya hanya menerima sekitar Rp.300 ribu.

Oleh karenanya jika sekolah tidak bisa melaksanakan proses belajar-mengajar dengan baik karena minimnya jumlah guru, maka target kurikulum pastinya tidak bisa tercapai. Terlebih lagi saat ini menjelang ujian nasional.

Untuk itu PGRI Bojonegoro, menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar memperhatikan nasib GTT yang ada, dengan adanya SK Bupati kepada GTT tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, GTT Bojonegoro mendesak kepada Bupati agar segera menerbitkan SK Bupati, dengan tujuan agar kesejahteraan GTT diperhatikan oleh Pemkab Bojonegoro.

Berita ini bersumber dari blokBojonegoro.
Share:

PGRI Sebut 988 Ribu Guru Honorer Harus Diangkat CPNS

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mendesak agar pemerintah memerhatikan ratusan ribu guru honorer yang sudah mengabdi di daerah.

Tidak hanya guru honorer kategori dua (K2) tapi juga pengajar di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

"Guru-guru kita bukan hanya honorer K2 loh. Banyak juga guru tidak tetap yang harus diangkat CPNS," kata Unifah kepada JPNN, Senin (29/1).

Dia menyebutkan, saat ini sekolah kekurangan sekira 988 ribu guru PNS. Kekurangan itu ditutupi guru honorer. Itu sebabnya, PGRI meminta pemerintah untuk mengangkat mereka secara bertahap.

"Presiden Jokowi kan sudah memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk mengangkat guru honorer ini. Nggak harus sekaligus tapi bertahap," terangnya.

Dia pun menyambut baik pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang berjalan. Dengan revisi ini, pengangkatan guru honorer menjadi CPNS akan ada payung hukumnya.

"Intinya kami mendesak guru-guru honorer ini diprioritaskan dalam pengangkatan CPNS. Daripada merekrut guru baru lebih baik angkat yang sudah mengabdi belasan tahun," tandasnya. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Jawa Timur, Muhammad Ghozali, mengakui verifikasi data guru dan pegawai honorer berjalan lambat.

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Jawa Timur, Muhammad Ghozali, mengakui verifikasi data guru dan pegawai honorer (guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap atau GTT-PTT) berjalan lambat.

"Begini. Kalau cuma sekadar mengeluarkan SK (Surat Keputusan): NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), tempat tanggal lahir, gampang itu. Tapi yang dimaui Ibu (Bupati) itu mendalam," kata Ghozali.

Menurut Ghozali, Bupati Faida menginginkan pendataan tanggal penerimaan surat keputusan sebagai guru dan pegawai honorer, termasuk SK terakhir. 

"Jadi, terpantau semua, (termasuk apakah) K2 atau tidak. Ibu (Faida) detail sampai begitu. Saya tidak berpikir sampai ke sana," katanya.

Keinginan memenuhi keterangan detail itu yang membuat Dispendik Jember terus mencari data tersebut. Bupati Faida, menurut Ghozali, meminta bukti-bukti dan bahkan berkali-kali memberikan tenggat waktu. "(Bupati bertanya) data itu Anda kirim ke mana? Anda kirim ke Polres atau ke penjara? Begitu (bupati berkata sambil) guyonan," katanya dalam bahasa Jawa.

Ghozali mengatakan Bupati Faida ingin data yang sempurna. "Jadi Ibu membikin keputusan itu tidak salah. Tapi memang itu perlu waktu," katanya.

Setelah data terkumpul dan disodorkan ke bupati, Ghozali kembali mendapat pertanyaan. "Pak Ghozali, sudah berapa bulan? Berapa tahun kira-kira Anda menyelesaikan itu. Terus Anda tahu dari mana, kalau guru di SD X sudah penuh, lalu ada SD yang kurang (kekurangan guru)?" tanya Bupati Faida sebagaimana ditirukan Ghozali dalam bahasa Jawa.

Ghozali menyebut Bupati Faida berpikir dengan nalar keibuan. "Dalam pemikirannya, sampai ke sana pemikirannya (bupati)," katanya.

Data tersebut dibutuhkan sebagai dasar dikeluarkannya surat tugas untuk para GTT dan PTT. Tanpa ada surat tugas dari bupati, maka GTT dan PTT tidak bisa menerima honor yang dialokasikan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Gara-gara belum keluarnya surat tugas itu, sejumlah guru dan pegawai honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Jember sempat melakukan aksi mogok kerja beberapa bulan lalu. 

Berita ini bersumber dari beritajatim.com.
Share:

Guru Honorer di Padang Minta Pembinaan

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Guru honorer di Kota Padang, Sumatra Barat meminta pemerintah memberikan porsi lebih dalam hal pembinaan dan pelatihan. Ketua Forum Guru dan Pegawai Tidak Tetap Kota Padang Zalfitrah menyebutkan, guru honorer memiliki peran dan potensi yang sama dengan guru berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara).
 
"Kami harap ada pembinaan lebih banyak, karena di Undang-Undang kami punya hak yang sama dengan PNS dalam membangun bangsa," jelas Zalfitrah usai dilantik, Sabtu (20/1).
 
Pemerintah mencatat, hingga September 2017 Sumbar defisit tenaga guru sebanyak 2.081 orang dan kekurangan tenaga kependidikan lainnya sebanyak 1.811 orang. Di sisi lain, guru honorer masih tersebar di sekolah-sekolah yang kekurangan guru.
 
Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi seluruh guru dan pegawai tidak tetap Kota Padang yang selama ikut berjuang mencerdaskan masyarakat. Mahyeldi mengatakan, dalam empat tahun terakhir pihaknya telah berupaya seoptimal mungkin memberikan pembinaan dan pelatihan.
 
"Meski memang belum maksimal, namun apa yang sudah berjalan mari kita lanjutkan dan tingkatkan," katanya.

Berita ini bersumber dari Republika.
Share:

Dinas Pendidikan Jatim Siap Cairkan Rp 6 Miliar untuk Subsidi Gaji GTT dan PTT

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/SMK di Jatim mulai tahun ini akan mendapat subsidi gaji dari pemerintah provinsi Jatim.

Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim pun sedang bersiap melakukan proses pencairan yang akan dilakukan setiap bulan.

Dalam proses pencairannya, Dindik Jatim akan menggelontor anggaran Rp 6 miliar per bulan dengan nilai per orang Rp750 ribu.
 
Nominal tersebut diperuntukkan bagi 4 ribu GTT dan 4 ribu PTT SMA/SMK serta Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) di Jatim.

Kepala Dindik Jatim, Saiful Rachman mengungkapkan, proses pencairan tetap akan dilakukan secara langsung ke rekening guru. Dan saat ini, proses pencairan sedang menunggu daftar nominatif.

"Untuk subsidi gaji pertama ini diperkirakan cair pada Februari mendatang," kata Saiful dikonfirmasi, Jumat (19/1/2018).

Saiful kembali memastikan, Gubernur Jatim telah mengalokasikan subsidi gaji GTT-PTT untuk 14 kali dalam setahun.

Hal itu menyesuaikan dengan standar gaji yang ada di Pemprov Jatim. Karena itu, akan ada tunjangan satu kali subsidi gaji pada saat hari raya dan satu kali subsidi gaji ke-13.

"Kesejahteraan guru telah dipikirkan. Saat ini, kualitasnya harus mengikuti," jelasnya Saiful.

Status GTT - PTT, lanjutnya, bukan lagi menjadi alasan untuk tidak melaksanakan tugas secara profesional.
 
Sementara itu, Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dindik Jatim, Suhartatik menuturkan daftar nominatif telah rampung diproses verifikasi.

Selain itu, petunjuk teknis penerima bantuan kesejahteraan non PNS juga telah diterbitkan. Sehingga, bulan ini diperkirakan SK Gubernur terkait pencairan bantuan subsidi dapat diusulkan.

"Proses verifikasi sudah kita lakukan dan sekarang akan diajukan ke kepala dinas sebelum diajukan ke gubernur," tutur dia.
 
Suhartatik mengaku, proses verifikasi cukup memakan waktu tidak bisa dilakukan dalam sekali dua kali.

Sebab, jumlah GTT-PTT SMA/SMK dan PKLK di Jatim mencapai 21.754 orang. Secara rinci, GTT terdapat 11.962 orang dan PTT 8.557 orang.

"Kami memang memilih hanya 4 ribu GTT dan 4 ribu PTT. Tetapj data yang diseleksi dari semua jumlah GTT-PTT yang mencapai 21 ribu lebih," tandasnya.

Pihaknya mengaku harus sangat hati-hati dalam kroscek persyaratan pencairan subsidi. Sebab, terdapat sejumlah ketentuan yang tidak bisa diabaikan.

Di antaranya untuk PTT minimal memiliki ijazah SMP. Sementara GTT minimal ijazahnya S1.

"Tapi ada juga yang dipaksakan untuk masuk. Sehingga PTT yang ijazahnya SD juga diajukan. GTT juga begitu, ijazah D3 dipaksa ikut seleksi. Yang seperti ini kan kami harus selektif," pungkas Suhartatik.
 
Berita ini bersumber dari Tribunnews.
Share:

Honor GTT dan PTT di Bolmut Segera Dibayarkan

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa dalam waktu dekat ini honor Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT), guru agama dan operator sekolah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), akan segera dibayarkan.

Hal ini dikatakan langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Bolmut,  Abdul Nazzlaruddin Maloho. Bulan Desember ini honor mulai disalurkan.

“Penyaluran honor untuk 450 GTT, PTT, guru agama dan operator sekolah akan segera dibayarkan bulan ini juga sebelum jadwal libur di mulai,”ujar Maloho Jumat (22/12/2017).

Diapun meminta kepada honorer GTT dan PTT agar bersabar sembari melengkapi administrasi persyaratan yang diminta oleh dinas terkait.

“Tetap bersabar, hak para honorer kami akan serahkan langsung lewat rekening masing-masing honorer, hanya saja keterlambatan dalam pembayarannya masi ada para honorer yang belum melegkapi persyaratan administrasi. Sehinga saya berharap bagi honorer PTT dan GTT se-segera mungkin memasukan persyaratan yang masih kurang,”harapnya.

Berita ini bersumber dari Totabuanews.
Share:

Rencana Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Jatim memberikan SK kepada guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) mendapat respons berbagai pihak.

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa rencana Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Jatim memberikan SK kepada guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) mendapat respons berbagai pihak.

Di antaranya dari GTT-PTT yang terdampak langsung dari penerbitan SK tersebut.

Pantauan Jawa Pos, rapat penyusunan tenaga kontrak GTT-PTT tersebut berlangsung pada Rabu sore (20/12) di Aula Ki Hajar Dewantara, Dispendik Surabaya.

Dari rapat tersebut, mengemuka beberapa usulan. Salah satunya soal pengakuan GTT-PTT.

Pada poin kelima hasil rapat tersebut dijelaskan, GTT-PPT yang diakui hanyalah yang di-SK-kan kepala sekolah sebelum 26 Juni 2012.

Sebaliknya, GTT-PTT yang direkrut kepala sekolah setelah tanggal tersebut berstatus tidak pasti.

Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Jatim Eko Mardiono menyampaikan, persoalan pengakuan tenaga kontrak tersebut terkait erat dengan peraturan yang berlaku.

Terutama Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No 16 Tahun 2012 tentang Penyelanggaraan Pendidikan.

Sebelum aturan tersebut muncul, SK GTT-PTT yang dibuat kepala sekolah masih diakui.

Artinya, kepala sekolah bebas merekrut pegawai kontrak jika kekurangan tenaga kependidikan.

Sesudah ada perda, perekrutan tenaga kontrak seperti GTT-PTT harus melalui mekanisme pemkot secara langsung.

"Aturan inilah yang menurut saya memunculkan pembatasan soal pengakuan GTT-PTT yang diusulkan dispendik." jelasnya.

Alhasil, tidak adanya PNS baru membuat sekolah kelabakan. Untuk mencukupi kebutuhan guru, akhirnya banyak kepala sekolah yang merekrut tenaga kontrak baru. Meski, secara aturan, itu tidak diperbolehkan.

Hal tersebut terlihat dari data FHK2I Surabaya. Dari tahun 2012-2014, di Surabaya ada sekitar 400 GTT-PTT baru yang dikontrak kepala sekolah.

Jumlah tersebut pasti bertambah jika didata GTT-PTT yang masuk pada 2015-2017.

"Nah, jika sekarang para GTT-PTT yang diangkat setelah Juni 2012 itu tidak diakui, pemerintah berarti bersikap diskriminatif," tegasnya.

Sebab, mereka menjadi tenaga kontrak di sekolah tersebut bukan karena keinginan sendiri. Namun, atas dasar kebutuhan sekolah.

Untuk itu, Eko menyarankan dispendik tetap mencantumkan mereka untuk di-SK-an.

Dengan begitu, para tenaga kontrak yang telah mengabdi di sekolah tersebut meresa tetap diakui. Bukan dibedakan.

Untuk SK GTT-PTT itu, Eko mengungkapkan, pemkot bisa mencontoh kebijakan yang diterapkan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan. Di sana, meski guru baru, pemerintah tetap mengakuinya.

Mekanisme rencana penetapan GTT-PTT yang disusun dispendik tersebut juga disesalkan salah seorang GTT di SD negeri.

Sebenarnya, lanjut dia, penghasilan sebagai GTT sudah cukup. Sebab, selama ini dia sudah digaji sesuai dengan UMK. Meski demikian, dia tetap membutuhkan kepastian status.

Di tempat terpisah, Kepala Dispendik Kota Surabaya Ikhsan mengungkapkan, aturan pengakuan GTT-PTT belum diputuskan.

Aturan mengenai pembatasan tahun diangkat pun belum final. "Kami masih merumuskan. Nanti, kalau sudah final, kami sampaikan ke publik," tuturnya. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Tahun Depan Insentif GTT/PTT Kabupaten Wonogiri Naik

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa di penghujung tahun, Pemkab memberikan sejumlah dua kado manis bagi ribuan guru tidak tetap dan pegawai/tenaga tidak tetap (GTT/PTT) di Wonogiri. Salah satunya, adalah berupa kenaikan insentif, dari Rp 200 Ribu menjadi Rp 500 Ribu perbulannya. Rencananya, program itu bakal direalisasikan pada 2018 mendatang.

“Untuk menaikkan insentif dari Rp 200 Ribu menjadi minimal Rp 500 Ribu perbulan, kita sudah siapkan Rp 18 Miliar, dan anggaran kita cukup,” kata Bupati Wonogiri Joko Sutopo di sela pembinaan GTT/PTT di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Senin (18/12).

Menurut Bupati, keberadaan GTT/PTT sangatlah vital mengingat saat ini jumlah PNS utamanya guru sangatlah terbatas. GTT dan PTT baik TK sampai SMP berkontribusi besar bagi masa depan generasi muda di Wonogiri.

“Coba bayangkan, kalau 4.919 GTT/PTT ini semua liburan ke Singapura seminggu saja, apa jadinya dunia pendidikan di Wonogiri ini. Maka dengan rasionalisasi anggaran kegiatan dimana yang dulunya sekitar 4.000 kegiatan kini kita ringkas menjadi kurang lebih 2.000 sekian kegiatan, saya yakin kita bisa mewujudkan panca program diantaranya pendidikan gratis dan kesehatan gratis di 2018 juga termasuk menaikkan insentif GTT/PTT ini,” kata dia.

Dijelaskan Bupati, idealnya guru PNS yang dibutuhkan Wonogiri untuk meningkatkan mutu pendidikan sebanyak 7. 000 orang. Saat ini hanya ada 3.000 orang. Namun dengan adanya 4.000-an GTT/PTT kata Bupati mampu berperan sama baiknya dengan guru PNS, sehingga mutu pendidikan bisa terjaga.

“Insentif Rp 200 Ribu perbulan perorang itu juga ada di era kepemimpinan Joko Sutopo dan Edy Santosa, Bupati sebelumnya belum ada,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Front Pembela GTT/PTT Wonogiri Tri Asmara menyambut baik keputusan Bupati Joko Sutopo. Pihaknya sangat bersyukur jika tahun depan Pemkab akan menaikkan insentif.

“Dengan kenaikan insentif yang jauh lebih banyak ke depan dedikasi dan loyalitas GTT/PTT semakin meningkat,” tandasnya.

Berita ini bersumber dari TIMLO.net.
Share:

Guru Bisa Diisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa hingga saat ini peraturan pemerintah (PP) tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) belum juga terbit.

Bahkan, jika nantinya PP sudah final, masih harus menunggu peraturan presiden (perpres) terlebih dahulu sebagai acuan teknis pengangkatan PPPK.

Padahal keberadaan PPPK bisa menutup kekurangan pegawai di sejumlah sektor.

Deputi Sumber Daya Manusia SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja menuturkan rancangan atau draft PP tentang PPPK itu sudah masuk Setneg.

’’Tetapi ternyata dari Setneg ada yang disuruh melengkapi,’’ kata Setiawan di Jakarta kemarin (14/12).

Setiawan menuturkan permintaan kelengkapan itu langsung arahan dari Presiden Joko Widodo.

Dia menjelaskan Presiden ingin nantinya PP tentang PPPK itu keluar bersamaan dengan Perpres aturan teknisnya.

Menurut Setiawan Presiden ingin di Perpres itu dirinci jabatan-jabatan atau bidang pekerjaan apa saja yang bisa diisi oleh PPPK.

’’Menetapkan bidang pekerjaan apa saja yang bisa diisi oleh PPPK itu butuh kajian,’’ tuturnya.

Setiawan mengatakan pemerintah harus selektif dan didasari pertimbangan matang saat menetapkannya. Sehingga rekrutmen PPPK bisa efektif menambal kebutuhan pegawai.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan menjelaskan mereka sangat cocok dengan skema PPPK itu.

Sehingga pemenuhan kebutuhan pegawai tidak melulu diisi oleh PNS baru. ’’Mekanisme pengisian pegawai dengan sistem PPPK selama ini di-endorse (didukung) oleh BKN,’’ tuturnya.

Dalam beberapa kesempatan BKN menyampaikan salah satu bidang pekerjaan yang bisa diisi oleh PPPK adalah guru.

Mereka tidak perlu khawatir bakal mendapatkan gaji rendah seperti yang dikeluhkan sejumlah guru honorer.

Sebab di dalam ikatan kontrak itu, para PPPK bisa mendapatkan gaji layaknya seorang PNS. ’’Hanya saja mekanisme pensiunnya yang berbeda dengan PNS,’’ jelasnya.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menyampaikan supaya PPPK bisa dibuka untuk guru. Dia mengakui bahwa saat ini kekurangan guru masih banyak.

Sementara pemerintah giat membangun infrastruktur di penjuru Indonesia. ’’Kalaupun para guru honorer tidak bisa jadi CPNS, ada kesempatan menjadi guru PPPK,’’ katanya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...

Pesan Sponsor

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.