Bupati Gunungkidul Siapkan SK untuk Guru Tidak Tetap (GTT)

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Bupati Gunungkidul Siapkan SK untuk Guru Tidak Tetap (GTT).

Hal ini diungkapkan oleh Bupati Gunungkidul, Badingah pada audiensi dengan para Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) pada Selasa (10/4/2018).

Badingah menegaskan bahwa pihaknya telah memikirkan hal tersebut, mengenai kekosongan kelas-kelas yang kosong karena PNS pensiun, dan diisi oleh para GTT.

"Kami sudah memikirkan hal tersebut, mengenai kekosongan kelas yang ditinggal oleh para PNS yang telah pensiun dan diisi oleh para GTT," jelasnya.

Pihaknya telah memberikan kenaikan insentif dari yang awalnya Rp 150 ribu naik menjadi Rp 200 ribu.

"Kami telah memberikan kenaikan insentif dari yang awalnya Rp 150 ribu sekarang naik menjadi Rp 200 ribu," jelasnya.

Badingah melanjutkan bahwa pihaknya telah mengutus Sekda untuk menyiapkan format SK dan menghitung sungguh-sungguh formasi guru kelas atau mata pelajaran sesuai kondisi riil.

"Untuk menghitung kemampuan anggaran daerah saya telah mengutus BKAD, terkait pemberian SK," terangnya.

Selanjutnya disinggung mengenai nasib Pegawai Tidak Tetap (PTT) seperti administrasi sekolah, operator, dan bendahara, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Bahron Rosyid menjelaskan akan mengkaji terlebih dahulu.

"Jangka pendek untuk guru, ke depannya akan dikaji lebih lanjut, pertama adalah untuk menetapkan GTT, sedangkan untuk PTT sedang dikaji, pasti akan diperhatikan," terangnya.

Sedangkan Asisten Sekretaris Daerah 3 Bagian Administrasi Umum, Anik Indarwati menambahkan pihaknya telah mengajukan untuk pembukaan formasi CPNS ke pusat.

"Kami akan mengeluarkan SK yang bisa mengeluarkan 15 persen untuk guru honorer, SK tersebut ditandatangni oleh kepala dinas dan dapat digunakan untuk ujian sertifikasi, sekitar juni pembukaan CPNS teman-teman bisa mengikuti," terangnya.

Sedangkan Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN), Aris Wijayanto mempercayakan keputusannya ke pemerintah daerah.

"Yang jelas kami mempercayakan kepada pemerintah daerah dan UPTD terkait, walaupun belum ada kejelasan kapan SK akan terbit, tetapi sudah ada respon dari pemerintah setempat dan telah menjanjikannya kami akan menunggu," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Tribun Jogja.
Share:

Ratusan Guru Tidak Tetap Kabupaten Semarang Tuntut Legalitas

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa lebih dari 200 orang Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pengawai Tidak Tetap (PTT) Sekolah Dasar Negeri, Kamis (29/3) siang, mendatangi DPRD Kabupaten Semarang untuk keperluan audiensi dengan Pimpinan DPRD. Salah satu poin yang dibahas pada audiensi kemarin, adalah legalitas GTT dan PTT dari Pemkab Semarang.

“Kondisi riil GTT dan PTT SD Negeri di Kabupaten Semarang memang benar-benar dibutuhkan. Menyusul imbas moratorium dan banyaknya guru yang pensiun membuat sekolah mau tidak mau harus merekrut guru dan pegawai honorer agar kegiatan belajar mengajar bisa berjalan,” kata Ketua Forum GTT PTT SD Negeri Kabupaten Semarang, Tri Mulyanto.

Hanya saja, menurutnya kesejahteraan dari Pemkab Semarang yang diterima dirinya bersama ratusan orang GTT dan PTT sampai sekarang dinilai masih jauh dari layak. Di hadapan pimpinan DPRD dan perwakilan dari Disdikbudpora Kabupaten Semarang, Mulyanto meminta pihak terkait bisa memberikan data serta menganalisis jumlah kebutuhan guru di seluruh SD Negeri.

Dari data yang dihimpun mandiri oleh Forum GTT PTT SD Negeri Kabupaten Semarang, diketahui bila kebutuhan riil guru kelas linier untuk SD Negeri butuh 748 orang guru, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) butuh 236 orang guru, mata pelajaran Pendidikan, Jasmani, Olah raga, dan Kesehatan butuh 68 orang guru. Selanjutnya, kebutuhan guru agama nonmuslim 20 orang.

“Secara mandiri kami sudah turun ke lapangan untuk melakukan pendataan. Data kami berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik), artinya kami sudah punya datanya semua,” paparnya.

Dalam audiensi itu, pihaknya juga menegaskan kedatangannya di DPRD Kabupaten Semarang tidak untuk menuntut untuk diangkat menjadi PNS, melainkan lebih kepada pengakuan sebagai GTT dan PTT dari Pemkab Semarang yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Bupati atau Kepala Disdikbudpora. SK yang dimaksud, bagi GTT dan PTT penting menyusul bisa digunakan sebagai syarat mengikuti pembinaan peningkatan kompetensi serta pendidikan profesi guru.

“Kami hanya minta SK, yang membuktikan bila sudah ada legalitas. Kaitannya dengan honor sesuai UMK, itu kami serahkan ke kemampuan daerah,” imbuh Mulyanto.

Menanggapi permintaan GTT dan PTT, Ketua DPRD Bambang Kusriyanto menjawab jika persoalan data jumlah GTT dan PTT hendak dibahas melibatkan Komisi D dan Disdikbudpora Kabupaten Semarang pada, Senin (2/4) depan. Pihaknya berjanji bakal memperjuangkan SK Bupati untuk GTT dan PTT Kabupaten Semarang.

“Harapannya, persoalan ini bisa selesai awal pekan depan. Sejalan dengan itu, mestinya kepala sekolah berhenti menerima GTT dan PTT, kebutuhannya berapa perlu dikomunikasikan dengan Disdikbudpora dan BKD,” katanya.

Berita ini bersumber dari Suara Merdeka.
Share:

GTT/PTT Kecamatan Cimanggu Terima Surat Tugas


Sahabat pembaca InfoGTT PTT, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 255 Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD dan SMP lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cimanggu menerima Surat Perintah Tugas (SPT), Jumat (2/3). Penyerahan SPT dilakukan secara simbolis langsung dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Warsono SH MHum di Gedung Aula Kantor Desa Cilempuyang Kecamatan Cimanggu.

Dalam sambutannya Warsono menyampaikan pemberian SPT merupakan wujud responsip pemerintah Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan aspirasi tuntutan GTT dan PTT yang sudah lama mengemban tugas namun belum mendapat kesetaraan dari pemerintah.

Dijelaskan, penerima SPT merupakan hasil verifikasi yang mensyaratkan pendidikan sarjana linear dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dikatakakan proses penerbitan SPT sangat panjang dan dinanti-nanti sejak Desember 2017 lalu dan baru dapat direalisasikan pada Maret 2018.

“Kami berharap dengan SPT yang diterima dapat meningkatkan kinerja dengan lebih bertanggungjawab, semangat dan profesional,”katanya.

Dikatakan, SPT yang diberikan berlaku selama satu tahun dan perlu dilakukan perpanjangan setiap tahun. Dengan didasari hasil ajuan penilaian dan evaluasi dari kepala sekolah tempat dia melaksanakan tugas.

Sementara itu Tetty Suwarto Pamuji dalam pembinaannya mengajak seluruh komponen pendidik termasuk di dalammya GTT/PTT untuk bersama-sama menyukseskan pendidikan di Kabupaten Cilacap dengan mengaplikasikan Program Bangga Mbangun Desa.

Selain itu menghadapi era zaman digital, guru yang telah mendapatkan surat tugas sesuai dengan kompetensinya bisa memberikan pendidikan dan pengajaran mata pelajaran saja. Tapi juga pendidikan karakter dan moral melaui inovasi dan kolaborasi dengan pendekatan pendidikan keimanan dan ketaqwaan melalui berbagai media.

“Di zaman now guru harus melek IT, harus bisa mengedukasi dan pendampingan kepada anak didik agar menggunakan sosial media sesuai dengan usianya,” kata dia.

Kepala UPT Dinas P dan K Karangpucung Wabin Budiman SPd MPd mengatakan, jumlah penerima SPT sebanyak 221 meliputi SD 182 guru sedangkan di SMP ada 39 guru, dari jumlah keseluruhan GTT/PTT sebanyak 276 orang.

“Dari 276 GTT/PTT yang lolos verifikasi dan menerima SPT hari ini sebanyak 221 orang, sisa 55 orang tidak lolos verifikasi,” katanya.

Berita ini bersumber dari Satelit Post.
Share:

Perekrutan 443 Guru PTT, Pemkab Sumtim Prioritaskan Tenaga yang Sudah Lama

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Penerimaan guru honorer menjadi guru PTT merupakan salah satu tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam catur program peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Wakil Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, menyampaikan hal itu ketika ditemui Pos Kupang.Com di ruang kerjanya, Senin (26/2/2018).

Umbu Lili mengatakan, memperhatikan pendapatan dari para tenaga guru honorer yang telah mengabdi lama dan selama ini dibayar masih di bawah UMP, Pemkab Sumtim menstandarkan dengan UMP yang ditetapkan oleh pemerintah.

Umbu Lili juga mengaku, Pemkan Sumtim mempunyai niat untuk seluruh guru honorer direkrut sesuai kemampuan keuangan daerah. Namun karena keterbatasan keuangan, pemkab memrioritaskan bagi yang sudah lama mengabdi.

"Saya rasa wajar kalau kita memrioritaskan bagi yang sudah lama mengabdi. Nanti yang belum juga kita tetap perhatikan jika anggaran memungkinkan," kata Umbu Lili.

Berita ini bersumber dari Pos Kupang.
Share:

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.