Di Jatim Ada 11.962 GTT/PTT, 8.000 saja yang akan Dapat Subsidi Honor Rp 750.000 dari Bos

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan Kawa Timur terus mematangkan konsep penerima subsidi pada honor Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Yaitu dengan mendata GTT dan PTT yang akan menerima SK dari Pemprov Jatim.

Sayangnya belum semua GTT dan PTT memperoleh SK tersebut.

Di Jatim, ada 11.962 GTT yang bisa mendapat honoranium dari dana BOS setelah mengantongi SK gubernur.

Sebanyak 4.000 GTT di antaranya akan disubsidi honornya oleh APBD Jatim 2018.

Demikian juga PTT, ada 4.000 orang. Masing-masing akan disubsidi Rp 750 ribu.

Ketua PGRI Jawa Timur Ichwan Sumadi mengatakan, sejak pelimpahan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, para tenaga honor mendapat surat keputusan (SK) dari Gubernur Jawa Timur.

SK tersebut menjadi persyaratan agar tenaga honor mendapat honoranium yang sumbernya dari bantuan operasional sekolah (BOS).

“Sepertinya tidak semua GTT dan PTT akan mendapat subsidi, jadi proses pemilihan 4.000 GTT dan PTT harus transparan,” jelasnya pada SURYA.co.id, Selasa )10/10/2017).

Menurutnya seleksi harus berdasarkan masa bakti GTT. Minimal harus sudah lima tahun jadi GTT terus tanpa putus.

Selain itu, GTT yang bersangkutan juga harus memiliki bukti sebagai tenaga guru. Seperti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) ataupun silabus. ”Harus dibuktikan dengan bukti fisik,” tuturnya.

Dia juga mengusulkan agar tidak hanya 4.000 GTT yang disubsidi. Melainkan semua GTT/PTT bisa mendapat subsidi dari pemerintah.

Dengan catatan, mereka bisa berkembang. Selain itu, pihaknya juga berharap agar meski GTT sudah di-SK-kan, tidak menghalangi para GTT untuk ikut dalam rekrutmen CPNS.

”Jadi, tetap diberi kesempatan mendapat SK. Seleksinya juga harus melibatkan Dewan Pendidikan Jawa Timur,”ujarnya.

Berita ini bersumber dari Surya.
Share:

Dinas Pendidikan Tetapkan Subsidi Pemprov Jatim Untuk GTT dan PTT Sebesar Rp 750 Ribu

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim telah menetapkan subsidi honor untuk guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di SMA/SMK negeri di Jawa Timur.

Besarannya telah dipastikan dalam focus group discussion (FGD), yakni sebanyak Rp 750 ribu per orang, Senin (2/10/2017).

Kepala Dindik Jatim, Saiful Rachman mengatakan, FGD banyak mengulas tentang pembagian anggaran.

Salah satunya menyepakati besaran subsidi untuk GTT dan PTT. Sebelumnya, besaran subsidi honor GTT dan PTT ada di kisaran angka Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta.

Nominal Rp 750 ribu pun sudah naik dua kali lipat dari usulan awal yang hanya Rp 300 ribu.

Usai nominal disepakati, selanjutnya tinggal pembahasan tentang syarat-syarat GTT dan PTT yang akan dibahas.

”Kami melibatkan dewan pendidikan untuk penentuan kriterianya,” ungkapnya pada SURYA.co.id.

Setidaknya, ada 4 ribu GTT dan 4 ribu PTT yang akan mendapat subsidi honor dari pemerintah. Pemberian subdisi tersebut berlaku mulai 1 Januari 2018, berlaku per tahun anggaran bukan per tahun ajaran.

Mantan Kepala Badan Diklat Jatim itu menyebut, pihak sekolah tidak perlu mempersiapkan apapun.

”Kalau memang pendataan by name by address, tinggal menyiapkan rekening,” tuturnya.

Pihak yang menyiapkan rekening adalah masing-masing GTT atau PTT, bukan sekolah. Sebab pencairan subsidi akan dilakukan langsung melalui rekening. Sedangkan sekolah bisa menambahkan sisa honor sesuai dengan besaran jam mengajar.

Kepala SMKN 2 Djoko Pratmodjo menyambut baik dengan rencana subsidi honor GTT dan PTT tersebut.

Menurut dia, subsidi tersebut juga harus dipastikan. Misalnya, seorang GTT mendapat gaji Rp 3 juta, maka dengan subsidi Rp 750 ribu, pihak sekolah tinggal menambah kekurangannya.

”Pastinya ini akan lebih meringankan sekolah dibandingkan hanya subsidi Rp 300.000 yang pastinya embuat pengeluaran sekolah membengkak,” katanya.

Apalagi di SMKN 2 ada sekitar 50 orang GTT dan PTT. Sisa anggaran bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan belajar mengajar yang lain.

Berita ini bersumber dari Surya.
Share:

Para pegawai tidak tetap (PTT) mendesak pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa para pegawai tidak tetap (PTT) mendesak pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasalnya, di UU ASN mengatur batasan maksimal usia 35 tahun untuk bisa diangkat menjadi CPNS.

Padahal, banyak PTT atau sukarelawan berusia lebih dari 35 tahun yang mengabdi bertahun-tahun di lingkup Pemkab Tulungagung, Jatim.

Ketua DPD Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN ASN) Tulungagung Yenri Sufianto mengatakan, beberapa kali telah menyampaikan aspirasi terkait ketentuan di UU ASN yang dianggap merugikan mereka.

Maka dari itu, mereka Bupati Tulungagung ikut mendorong dilakukannya revisi pasal yang mengatur batas usia menjadi CPNS tersebut.

“Ya, dukungan dari kepala daerah memang sangat penting untuk mendukung revisi tersebut demi keadilan. Itu karena banyak PTT di sini yang berusia lebih dari 35 tahun dan telah mengabdi lama,” katanya.

Dikatakan, PTT selama ini juga bekerja, sama seperti pegawai PNS lain. Namun, mereka hanya mendapatkan upah sedikit.

“Selanjutnya ini kami tetap akan terus mengawalnya. Bahkan, kami berencana menyiapkan strategi dan jika memungkinkan juga ada giat lagi ke pusat. Itu untuk memperjuangkan revisi UU ASN tersebut,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengaku telah memberikan sikap dukungan untuk revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014.

Revisi UU ASN dianggap menjadi salah satu jalan untuk menyelesaikan permasalahan para PTT, mulai dari guru, perawat, bidan, dan lainnya.

Apalagi ditambah kondisi saat ini, banyak pegawai PNS yang pensiun sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan. “Banyak poin yang direvisi. Salah poinnya, yakni usulan revisi untuk tidak ada batasan umur dalam pengangkatan PNS,” katanya

Dengan merevisi tidak adanya batasan usia, diharapkan mereka bisa mendapatkan peluang diangkat menjadi CPNS.

“Seperti kasus perekrutan bidan yang langsung dari pusat, kemarin. Banyak di antara mereka (bidan asal Tulungagung) yang tidak lolos, karena batasan usia,” katanya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Rencana Buka Formasi Honorer Guru Kontrak Daerah, Pemkab Sintang Prioritaskan Guru Tidak Tetap

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Pemkab Sintang berencana membuka penerimaan guru honorer kontrak daerah. Hal ini sebagai upaya atasi kekurangan tenaga pendidik di Kabupaten Sintang.

Pada tahun 2017 ini, Bupati Sintang Jarot Winarno mengatakan jumlah penerimaan guru kontrak daerah akan meningkat. Di tahun 2016, Pemkab telah rekrut 50 orang guru kontrak daerah. Namun, jumah itu dinilai masih sedikit dan belum mampu kejar defisit guru.

“Nanti akan direkrut lebih dari 50 orang sesuai kebutuhan dan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sintang. Kalau 50 lagi seperti tahun lalu, kuranglah. Tenaga kesehatan jak, kita buka bagi 286 orang,” ungkapnya, Senin (4/9/2017) siang.

Pihaknya akan menghitung ulang jumlah defisit guru. Ini penting untuk perencanaan matang ke depan. Penghitungan ulang mesti dilakukan karena sebelumnya Pemkab Sintang mendapat amunisi sebanyak 261 orang Guru Garis Depan (GGD) dari program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI).

“Akan dihitung ulang kembali. Sebelumnya dapat GGD itu sekitar 337 orang. Namun jumlahnya berkurang karena ada permasalahan umur diatas 35 tahun sehingga 40 orang gugur. Lalu, 36 orang mengundurkan diri karena tidak siap bertugas di daerah 3T. Sisanya, tinggal 261 GGD. Ada tambahan dari GGD ini pun masih defisit guru,” terangnya.

Nantinya, formasi guru honorer kontrak daerah difokuskan bagi para Guru Tidak Tetap (GTT). Jarot menegaskan hal ini sebagai apresiasi bagi para GTT yang telah bertahun-tahun menjadi honorer yang dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Kemudian, anak-anak kita (putra-putri daerah;red) yang sudah menyelesaikan pendidikan konsenterasi bidang pendidikan di perguruan tinggi dan belum belum bekerja juga diprioritaskan,” tukasnya.


Berita ini bersumber dari Tribun Sintang.
Share:

Tingkatkan Kompetensi, Dinas Pendidikan Probolinggo Beri Arahan untuk GTT/PTT

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo melaksanakan pembinaan dan pengarahan sekaligus penyerahan SK Bupati Probolinggo tahun 2017 kepada Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), Kamis (31/8/2017) siang di gedung pertemuan SDN Gedung Dalem 2 Dringu.

Kegiatan Pembinaan dan Pengarahan GTT/PTT dihadiri Plt Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Sentot Dwi Hendriyono.

Kegiatan ini juga dihadiri peserta GTT dan PTT sebanyak 211 yang berdinas di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Pembinaan dan pengarahan GTT dan PTT merupakan program Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun untuk peningkatan beberapa kompetensi yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan terakhir kompetensi profesional.

Tutug Edi Utomo menjelaskan, melalui kegiatan ini,diharapkan bisa mengetahui perkembangan adanya program pendidikan.

Regulasi pendidikan setiap saat dan setiap waktu selalu berganti, jadi harus mengikuti adanya perubahan regulasi, sehingga mampu menerapkannya dengan baik.

"Perkembangan regulasi pendidikan untuk menunjang peningkatan kompetensi pendidikan yang nantinya diharapkan menjadi salah satu indikator pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Probolinggo," katanya.

Berita ini bersumber dari SURYA.
Share:

KOMITMEN BUPATI FAIDA KEPADA HONORER: Tahap I, 2.525 GTT dan PTT Dilindungi BPJS Naker

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Bupati Jember dr Hj Faida, MMR, menegaskan komitmen kuatnya memperjuang kan nasib dan kesejahteraan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) se Kabupaten Jember salah satunya dengan mengikutsertakan mereka dalam jaminan perlindungan di BPJS Ketenagakerjaan (BPJS Naker).

Selasa (29/8/2017) bertempat di gedung serba guna (GBS) Kaliwates, Bupati Jember Faida, menyerahkan kartu BPJS Naker kepada perwakilan GTT dan PTT secara simbolis, disaksikan langsung Direktur Utama BPJS Naker Agus Susanto, dan Dewan Pengawas BPJS Naker pusat, Safri Adnan Baharuddin, Kepala BPJS Naker Kanwil Jatim Abdul Cholik, dan Kepala BJPS Naker Jember Dwi Endah.

Rencananya 6.112 orang GTT dan PTT di lingkungan Dinas Pendidikan penyelesaian pendaftaran dituntaskan dalam waktu dekat dengan sistem jemput bola atau on the spot sesuai permintaan Bupati.

Menurut Bupati Jember dr Hj Faida, bahwa program ini sebagai bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kesejahteraan dari para GTT dan PTT se Kabupaten Jember sehingga benar – benar dapat menjalankan tugasnya secara baik dan optimal.

Di tahap pertama ini berdasarkan laporan Kepala BPJS Naker Jember, Dwi Endah, baru diselesaikan kartunya berjumlah 2.545 orang atau resmi menjadi peserta, sisanya diselesaikan bertahap. Sehingga seluruh GTT dan PTT terkaver BPJS Naker untuk dua program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Seperti biasa sebelum melanjutkan sambutan Faida, mengajak ribuan guru dan pegawa yang hadir untuk meneriakkan yel – yel semangat dan kebersamaan yakni, “Semangat Pagi ! yang dijawab dengan ribuan hadirin “Luar Biasa !” sambil mengepalkan tangan ke atas.

Faida, menegaskan bahwa mengikutsertakan GTT dan PTT dalam program perlindungan BPJS Naker ini adalah amanah Undang – undang. Untuk di Kabupaten Jember sesuai petunjuk teknis (Juknis) menggunakan dana BOS pusat yang dibantu dengan dana BOS daerah dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Selain itu menjadi hak bapak ibu sekalian, bahwa ibu – ibu bapak para guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT), bahwa pertemuan ini sangat penting.

Karena dihadiri oleh saudara saudara yang merupakan orang penting di Kabupaten Jember ini,” tegas Faida. Bupati mengucapkan terima kasih kepada Anggota Dewan Pengawas BPJS Naker Safri Adnan Baharuddin, serta Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (Naker) Agus Susanto langsung dari Jakarta, untuk menerima orang – orang penting di Jember yakni para guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap Kabupaten Jember.

Ke depan menurut Bupati, program peningkatan kesejahteraan bagi GTT dan PTT tidak hanya dikaver dengan asuransi BPJS Naker, tetapi pembayaran preminya telah dialokasikan khusus sehingga tidak mengambil dari kantong pribadi para GTT dan PTT di Kabupaten Jember.

“Ini haknya ibu bapak semuanya. Bagi yang menerima honor dari anggaran PPG ini sudah include untuk membayarkan premi BPJS Naker ibu bapak semuanya. Maka yang belum menyelesaikan isian formulir, saya minta untuk segera,” tegas Bupati Jember.

Berita ini bersumber dari Pemerintah Kabupaten Jember.
Share:

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyetujui usulan Dinas Pendidikan Jawa Timur terkait dengan rumusan gaji guru tidak tetap (GTT).

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyetujui usulan Dinas Pendidikan Jawa Timur terkait dengan rumusan gaji guru tidak tetap (GTT).

Rumusan itu selanjutnya disusun dalam bentuk peraturan gubernur (pergub).

Kepala Dispendik Jatim Saiful Rachman mengatakan, pada prinsipnya gubernur Jawa Timur menyetujui usulan rumusan tentang standar gaji GTT.

Dalam rumusan itu, pihaknya menyampaikan bahwa gaji GTT akan dihitung berdasar jam mengajar.

Format rumusan disusun dengan mengacu pada tiga hal. Yakni, indeks kemahalan, upah minimum kabupaten/kota (UMK), serta honor pokok.

Saiful mengatakan, honor pokok akan sama untuk semua daerah. Meski begitu, perhitungannya tetap adil lantaran ada indeks kemahalan dan UMK.

Dari rumusan yang disusun, bisa ditemukan standar gaji per jam. Selanjutnya, standar gaji dikalikan dengan jumlah jam mengajar.

"Guru kan mengajar tidak selalu 24 jam. Ada yang 10 jam, 15 jam, hingga 30 jam," katanya.

Standar honor GTT untuk Surabaya ditaksir Rp 137 ribu per jam. Jika dikalikan 24 jam mengajar, nilainya bisa mencapai lebih dari Rp 3 juta per bulan.

"Honor pokok sebesar Rp 300 ribu disubsidi oleh provinsi, sisanya dibayar BOS," tuturnya.

Para GTT akan di-SK-kan terlebih dahulu oleh Sekdaprov Jatim. Mereka bisa dibayar jika sudah ada SK.

Saiful menambahkan, jika gaji diberikan berdasar standar UMK, tentu itu tidak adil bagi guru.

Sebab, tidak semua guru mendapatkan 24 jam mengajar. Ada guru yang mengajar tidak sampai 24 jam.

Karena itu, besaran gajinya juga disesuaikan dengan jam mengajar.

"Jadi, ini lebih berpihak pada keadilan. Kalau 30 jam mengajar ya dikalikan dengan 30 jam," terangnya.

Rumusan standar yang disusun akan menjadi pegangan sekolah untuk membayar gaji para GTT.

Sekolah harus berupaya untuk membayar gaji GTT sesuai dengan rumusan sehingga bisa lebih berkeadilan.

"Sekolah harus berupaya untuk itu," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Jatim Eko Mardiono akan tetap memperjuangkan agar para GTT mendapat gaji sesuai UMK tiap kabupaten/kota.

Sebab, dengan standar UMK, pihak sekolah atau GTT akan proaktif untuk mencari tambahan jam mengajar jika dirasa kurang.

Dengan begitu, GTT bisa lebih aktif setidaknya mencapai 24 jam mengajar per minggu.

Menurut dia, hal itu perlu dilakukan. Jika gajinya dihitung tiap jam mengajar, para GTT akan kalah dengan guru PNS.

Terutama dalam hal jam mengajar. Sebab, para guru PNS sudah tersertifikasi. Minimal mereka harus mendapat 24 jam mengajar.

"Mau tidak mau, GTT memberikan jamnya. Jadi, bisa ada ketimpangan lagi," tuturnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Harapan sejumlah guru tidak tetap (GTT) di Kota Pasuruan untuk segera mencairkan honor triwulan dua terjawab.

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa harapan sejumlah guru tidak tetap (GTT) di Kota Pasuruan untuk segera mencairkan honor triwulan dua terjawab. Juli lalu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kota Pasuruan mencairkan honor bagi 574 GTT.

Kabid Tenaga Kependidikan (Tendik) Dinas P dan K Kota Pasuruan Suwono mengatakan, honor GTT untuk periode April-Juni sudah dicairkan lewat rekening masing-masing GTT. Total anggaran yang dicairkan mencapai Rp 516, 6 juta.

Anggaran ratusan juta ini diperuntukkan bagi 574 GTT untuk jenjang TK, SD, dan SMP negeri/swasta. Masing-masing GTT mendapatkan besaran honor yang sama yakni Rp 900 ribu. 

Suwono menyebut, Dinas P dan K juga sudah mencairkan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) untuk triwulan II bagi 819 guru PNS mulai tingkat TK-SMP negeri/swasta. Total anggaran yang dicairkan sebesar Rp 9.331.480.000.

Masing-masing guru ini memperoleh besaran TPP yang berbeda. Sebab, TPP yang diberikan sebesar 3 kali dari gaji yang diterima selama satu bulan. “Selain GTT, kami juga mencairkan TPP bagi guru PNS,” terang Suwono.

Suwono menyebut, dengan dicairkannya TPP bagi guru PNS dan honor bagi GTT untuk triwulan II, ia berharap agar tanggung jawab sebagai pendidik tidak dilupakan. Yakni, dengan diimbangi peningkatan kinerja. “Memang untuk GTT masih kecil, insya Allah kami ajukan kenaikan tahun depan,” tuturnya.

Berita ini bersumber dari Radar Bromo.
Share:

170 Guru PNS Pensiun, Kabupaten Probolinggo Kekurangan Ribuan Guru PNS

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo semakin terdesak untuk mengatasi ketersediaan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Apalagi, tahun ini diperkirakan ada 170 guru PNS yang akan pensiun. Jumlah itu belum termasuk guru yang pensiun karena meninggal dunia.

Sedangkan, sejauh ini juga belum ada rekruitmen CPNS untuk guru. Meski, setiap tahun jumlah guru berstatus PNS terus berkurang. Dari data yang diperoleh Jawa Pos Radar Bromo, setiap tahun tercatat ratusan guru pensiun. Demi menutupi kekurangan guru PNS, Dispendik mengandalkan adanya guru tidak tetap (GTT).

Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo Dewi Korina membenarkan makin minimnya jumlah guru berstatus PNS. Itu, merupakan salah satu dampak tidak adanya rekruitmen CPNS guru di Kabupaten Probolinggo. Sedangkan, setiap tahun ratusan guru harus pensiun. “Tahun ini ada sekitar 170 guru PNS yang akan berakhir masa tugasnya. Belum juga ditambah guru yang pensiun karena meninggal dunia,” ujarnya, Minggu (30/7).

Dewi mengatakan, kebutuhan dan kekurangan guru terbanyak terjadi pada tingkat SD. Sejauh ini, kebutuhan guru untuk tingkat SD di bawah Dispendik ada 3.379 guru. Sedangkan, kebutuhannya mencapai 5.642 guru. Itu, sesuai aturan standar pendidikan dengan jumlah lembaga pendidikan tingkat SD di Kabupaten Probolinggo yang mencapai 594 lembaga.

“Kalau dihitung secara keseluruhan dari tingkat SD dan SMP, kami membutuhkan 6.992 guru. Jumlah guru PNS yang dimiliki sekitar 4.233 guru. Berarti, masih kekurangan sekitar 2.759 guru PNS. Beruntung ada GTT yang sudah diangkat dengan SK Bupati sekitar 2.411 guru,” ujar Dewi.

Menurut Dewi, ketersediaan guru berstatus PNS sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan. Meski kekurangan guru PNS itu dapat ditutupi atau diatasi dengan penerimaan GTT. Tapi, semua itu akan terjadi perbedaan antara kualitas proses pengajaran guru PNS dengan GTT. Katanya, guru PNS menerima gaji utuh setiap bulan.

“Tapi, perhatian pemerintah daerah terhadap GTT sangat besar. Terbukti, Ibu Bupati sampai membuat kebijakan menverifikasi semua GTT dan akhirnya ribuan GTT mendapatkan SK Bupati,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari Jawa Pos.
Share:

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim wilayah Kota Malang dan Kota Batu menyatakan belum tahu rencana Pemkot Malang yang bakal mengalokasikan insentif buat GTT-PTT di SMA-SMK Kota Malang.

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Adi Prajitno, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim wilayah Kota Malang dan Kota Batu menyatakan belum tahu rencana Pemkot Malang yang bakal mengalokasikan insentif buat Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT-PTT) di SMA-SMK Kota Malang.

Hal itu disampaikan ketika dimintai tanggapan oleh SURYAMALANG.COM tentang rencana anggaran Rp 2,7 miliar lewat Dindik Kota Malang lewat APBD Perubahan 2017.

"Saya malah belum tahu. Tapi kalau benar, saya bersyukur. Semoga nanti bisa terealisasi buat tenaga honorer," kata Adi, Jumat (28/7/2017).

Sebelumnya, ketika sekolah-sekolah dikelola Pemkot Malang, semua honorer mendapatkan insentif. Namun mulai tahun ini, SMK- SMA dikelola pemerintah provinsi.

Sehingga insentif tidak diterima lagi karena tidak ada anggaran di APBD Jatim. Namun honorer sekolah-sekolah yang dikelola Pemkot Malang mendapat insentif Rp 500.000 per bulan mulai 2017.

Hal itu menimbulkan "kecemburuan". Adi juga sempat banyak ditanya soal itu. "Pada April 2017, saya bersama MKKS ( Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) sempat memohon ke Abah Anton (walikota)," ceritanya.

Namun wali kota masih memikirkan cantolan hukumnya apa. Sebab sudah beda pengelolaan. Meski Gubernur Jatim, Soekarwo pernah menyatakan pemkot/pemkab bisa membantu.

Sedang cadangan anggarannya, kata Adi, di Dindik dari hasil perbincangan.
Namun setelah itu tidak ada lagi pembahasan. "Mudahan-mudahal gol. Dan ada dukungan dewan untuk honorer," ujarnya.

Jumlah honorer GTT dan PTT Kota Malang menurut Adi ada 1000 lebih. Namun saat ini, Dindik Provinsi Jatim juga sedang mengoreksi jumlah GTT-PTT.

Setelah itu, mereka akan mendapat SK dari Gubernur Jawa Timur. Namun sebelumnya, hal itu akan disampaikan ke menteri dulu.

"Karena SK yang dikeluarkan se Jawa Timur, sampai saat ini masih proses. Mudah-mudahan secepatnya," kata Adi.

Karena belum ada SK, sekolah tidak bisa mengambil anggaran dari BOS untuk membayar tenaga honorernya. Soal insentif Rp 500.000 per bulan, menurut dia, jika benar anggarannya Rp 2,7 miliar, maka bisa untuk empat bulan.

Asumsinya mulai September sampai Desember 2017. Baru pada 2018, bisa tiap bulan. Jika tiap bulan, maka kebutuhan memberi insentif honorer mencapai sekitar Rp 7,9 miliar.

Karena tak ada tambahan insentif, seorang kepala SMA menggambarkan honorernya nyaprut atau manyun. Apalagi saat insentif honorer sekolah yang dikelola Pemkot Malang naik Rp 50.000 dari Rp 450.000/bulan menjadi Rp 500.000/bulan pada 2017 ini.

Berita ini bersumber dari Surya Malang.
Share:

Honorer di Banjar Tuntut Menjadi Guru Tetap

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa ratusan guru honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT) SD dan SMP di Kota Banjar, terus menyuarakan keinginannya supaya pemerintah memberikan perhatian dan kejelasan atas nasibnya. Setidaknya mereka berharap bisa diangkat menjadi Guru Tetap (GT) oleh pemerintah daerah.

Hal itu teruangkap saat sekitar 500 guru honorer mengadakan pertemuan rutin di Gedung Dakwah Islam Kota Banjar, Rabu (19/07/2017) lalu. Dalam pertemuan itu, guru honorer yang hadir mengumpulkan berkas sebagai bukti bahwa mereka telah lama mengabdi pada dunia pendidikan di Kota Banjar.

Berkas tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Banjar, untuk keperluan pencocokan data dan bisa dipergunakan semestinya. Bahkan, tuntutannya itu sudah dibawa dan disampaikannya dalam pertemuan dengan Walikota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih.

“Mengumpulkan berkas bukan untuk otomatis diangkat CPNS, tapi untuk membuktikan honorer beneran, atau bukan honorer jadi-jadian. Kita tak ingin tiba-tiba ada honorer yang terdata di BKD, namun belum jelas dan lama pengabdiannya. Makanya ini untuk keperluan pencocokan data antara ASPGRI dengan BKD,” kata Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat ASPGRI Kota Banjar, Ruhimat, kepada Koran HR, Senin (24/07/2017) lalu.

Saat perwakilan guru honorer bertemu Walikota Banjar, lanjut Ruhimat, hasilnya direspon baik, yaitu diantaranya diizinkan diadakannya pertemuan rutin, seperti yang sudah biasa dilakukan satu bulan sekali.

Kemudian, walikota juga menyarankan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar, agar membuat surat edaran ke setiap UPTD dan setiap kepala sekolah mengizinkan kegiatan rutin honorer tersebut.

“Walikota juga mengintruksikan ke Kadisdik segera SK GTT yang dikeluarkannya dirubah menjadi SK GT,” ujar Ruhimat, yang juga selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan PGRI Kota Banjar.

Dia menilai, tuntutan honorer menjadi guru tetap tentunya beralasan, karena menjadi keuntungan bagi guru sukwan negeri, yaitu bisa sertifikasi. Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan upah dari APBD Kota Banjar.

Namun, walikota masih memperhitungkan nilai anggarannya apakah memungkinkan atau tidak. Karena dalam hal ini dihitung jumlah keselurahan honorer yang ada di Kota Banjar dikali Rp.500 ribu.

“Setelah mampu meralisasikan menjadi honorer ber-SK GT, kami harap kedepannya terangkat CPNS. Mudah-mudahan walikota memperjuangkan dan mengajukan ke Kemenpan RB,” harapnya.

Keluhan atas kondisi honorer tenaga pendidik dan kependidikan, juga mendapat respon positif dari Kepala Disdik dan Kepala BKD Kota Banjar. Keduanya ikut mendukung pergerakan ASPGRI, terpenting selalu koordinasi.

Seperti dikatakan Kepala Disdik Kota Banjar, Dahlan, saat ditemui Koran HR, usai menghadiri kegiatan halal bihalal PGRI Cabang Kecamatan Langensari, di Gedung Dakwah Langensari, bahwa tuntutan guru honorer itu wajar dan pihaknya tentu akan berupaya memperjuangkannya.

“Mengenai keinginan kesejahteraan honorer yang diberikan APBD kota, itu perlu dikoordinasikan dengan walikota. Kemudian, terkait akan ada atau tidaknya pengangkatan honorer menjadi CPNS, itu harus ditanyakan kepada BKD,” katanya.

Berita ini bersumber dari Harapan Rakyat.


Share:

BKN Usulkan Bidan dan Guru Tak Perlu Berstatus PNS

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengusulkan agar guru dan bidan tidak perlu berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tapi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Mengutip laman Setkab, seperti ditulis Rabu (26/7/2017), usulan ini diajukan karena perilaku guru dan bidan yang sering meminta pindah tugas begitu diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ada tiga hal utama menjadi bahan pertimbangan wacana tersebut. Bima menuturkan, banyaknya guru dan bidan yang mengajukan mutasi ke daerah lain setelah diangkat menjadi CPNS/PNS. Kedua, perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ketiga untuk menghindari menolak CPNS formasi guru garis depan (GGD) seperti saat ini.

"Perilaku guru dan bidan yang sering meminta pindah tugas begitu diangkat CPNS/PNS membuat penyebaran dua formasi jabatan tersebut tidak merata. Padahal pengangkatan guru/bidan terutama di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) merupakan kebijakan afirmasi Pemerintah untuk memajukan kualitas pendidikan secara merata di Indonesia," kata Bima Haria.

Dengan berstatus P3K, Kepala BKN Bima Haria Wibisana meyakini, penempatan bidan dan guru akan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani. Sementara perpanjangan perjanjian kerja kedua jabatan itu didasarkan pada evaluasi kinerja yang bersangkutan.

Perlu Jaga Komitmen

Sebelumnya saat memberikan arahan pada penandatanganan 2117 SK CPNS GGD, di Jakarta, pekan lalu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana juga mengingatkan kepada GGD yang telah diangkat sebagai CPNS agar tidak pindah dari daerah tempat penugasan asal.

"Komitmen ini perlu dijaga agar tujuan kebijakan afirmasi pemerintah dalam memajukan kualitas pendidikan bangsa melalui penempatan guru PNS ke daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dapat tercapai," tegas Bima Haria.

Kepala BKN juga menyinggung data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang menyebutkan rasio guru dan murid saat ini sudah bagus, namun masih kurang dalam pendistribusiannya.

"Ada beberapa daerah yang mengeluhkan kekurangan guru dan terlalu banyak guru IPS. Ini mismatch yang perlu dibenahi ke depannya," ujar Bima Haria.

 Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Tahun ini Pemerintah Kabupaten Bantul mengusulkan penambahan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa tahun ini Pemerintah Kabupaten Bantul mengusulkan penambahan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Penambahan formasi terbanyak untuk posisi guru dan tenaga medis. Kebutuhan dua profesi tersebut dinilai cukup mendesak.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Riyantono menuturkan mengacu pada belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sejak 2016-2017 di bawah 50%. Dengan pencapaian ini, seharusnya moratorium penerimaan CPNS di Bantul telah selesai.

“Kita masih kekurangan ribuan PNS terutama formasi guru dan tenaga kesehatan yang sangat mendesak dan membutuhkan jumlah yang banyak. Untuk tenaga teknis kita juga sangat mendesak butuh namun jumlahnya tidak sebanyak kebutuhan guru dan tenaga kesehatan,” katanya pada Kamis (13/7/2017).

Diakui Riyantono, tiap tahun pihaknya selalu mengajukan kebutuhan formasi CPNS. Namun hingga saat ini Pemkab Bantul belum mendapatkan jawaban dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB).

“Tiap tahun memang mengajukan namun sampai sekarang belum ada jawaban persetujuan dari pusat. Mudah-mudahan tahun ini pusat menyetujui,” ucapnya.

Ia menjelaskan saat ini Pemkab Bantul memiliki sekitar 8.000 PNS secara keseluruhan, 70% di antaranya merupakan guru dan tenaga medis. Sementara itu, setiap tahunnya minimal ada 300 orang tenaga yang pensiun.

“Kalau tiap tahun kekurangannya sekitar 300 orang dan kita selama lebih dari tiga tahun tidak merekrut CPNS maka dibayangkan berapa kekurangan minimalnya?” tambahnya.

Adapun saat ini Kabupaten Bantul tengah mendata sekitar 1.600 tenaga honorer di lingkungan Pemkab Bantul saja, jumlah ini belum termasuk PTT/GTT dari sektor guru dan tenaga medis.

Berita ini bersumber dari SOLOPOS.
Share:

GTT/PTT DIY Keberatan Gaji Disetarakan dengan UMK

Sahabat pembaca Info GTT PTT, sudah tahukah anda bahwa perjuangkan nasib Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), puluhan kepala sekolah SMK swasta di DIY mendatangi gedung DPRD DIY, Kamis (13/7/2017). Seperti diketahui, paska-pengalihan kewenangan terhadap jenjang sekolah menengah atas dan kejuruan ke pemerintah provinsi, insentif untuk mereka memang tak lagi jelas pencairannya.

Wakil Ketua Forum Komunikasi GTT/PTT DIY Sudarman mengaku keberatan jika dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang kini tengah digodok oleh pihak legislatif DIY itu, gaji para GTT/PTT disetarakan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Selain akan berbeda-beda tiap kabupaten/kota, jika gaji itu disesuaikan dengan UMK, pihaknya juga menganggap pemerintah tidak menghargai mereka sebagai bagian dari tenaga profesi.

“Kalau UMK itu standarnya pekerja buruh, sedangkan kami ini kan tenaga profesi,” ungkapnya, Kamis (13/7/2017)

Oleh karena itulah, ia berharap pihaknya dilibatkan secara aktif dalam penggodokan pergub tersebut. Sebagai langkah lanjut, Jumat (14/7/2017), pihaknya berencana akan bertolak menuju Jakarta untuk menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Dikatakannya, dari semua kabupaten/kota yang ada di DIY, jumlah GTT/PTT terbanyak ada di Kabupaten Bantul dan Sleman. Dalam waktu dekat, pihaknya akan segera menjalin komunikasi dengan forum GTT/PTT yang ada di kabupaten laon, terutama Sleman. “Untuk sementara biar kami saja yang bergerak dulu,” aku pria yang juga merupakan Ketua Forkom GTT/PTT Bantul tersebut.

Berita ini bersumber dari Harian Jogja.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

loading...

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.